Jakarta|KBNI–News|Aliansi R2 R3 Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap Komisi II DPR RI setelah dua kali mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tanpa kejelasan. Mereka menilai aspirasi ribuan tenaga honorer yang telah berjuang bertahun-tahun masih diabaikan oleh pemerintah.
Janji RDP yang Berujung Penundaan
Aliansi R2 R3 Indonesia mengajukan permohonan RDP dan RDPU pada 12 Januari 2025 dan 22 Januari 2025. Setelah surat tersebut dikirimkan, akhirnya Komisi II DPR RI menerbitkan undangan resmi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Februari 2025, dan akan menghadirkan Menteri PAN-RB serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Namun, harapan para tenaga honorer sirna setelah muncul surat penundaan rapat tanpa alasan yang jelas. Keputusan ini memicu kekecewaan besar di kalangan tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian status mereka.
Aksi Damai di Depan DPR RI, 20.000 Honorer Turun ke Jalan
Tak tinggal diam, Aliansi R2 R3 Indonesia tetap menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI pada 3 Februari 2025. Aksi ini diikuti oleh sekitar 20.000 tenaga honorer dari seluruh Indonesia yang datang untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam aksi tersebut, mereka akhirnya diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Namun, janji BAM untuk mempertemukan mereka dengan Komisi II DPR RI, Menteri PAN-RB, dan Mendagri hingga kini belum terealisasi.
Ironisnya, beredar informasi bahwa Komisi II DPR RI tetap akan menggelar RDP dengan Menteri PAN-RB pada 12 Februari 2025, tetapi tanpa melibatkan perwakilan Aliansi R2 R3 Indonesia.
Ancaman Aliansi: DPR dan Menteri yang Tak Mendukung Akan Kehilangan Suara di Pemilu
Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, mengimbau seluruh tenaga honorer untuk memantau hasil RDP pada 12 Februari 2025. Ia juga menegaskan bahwa jika DPR RI tidak berpihak pada tenaga honorer, maka pihaknya akan menginstruksikan anggota aliansi untuk tidak memberikan dukungan pada mereka dalam Pemilu Legislatif mendatang.
Selain itu, beberapa anggota aliansi juga menegaskan bahwa jika Menteri PAN-RB dan Mendagri tidak menunjukkan dukungan terhadap tuntutan honorer, mereka akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi kedua menteri tersebut.
Aksi Jilid 2 Mengancam Jika Aspirasi Tak Didengar
Sebagai langkah tegas, Aliansi R2 R3 Indonesia menegaskan bahwa jika RDP/RDPU tetap digelar tanpa melibatkan mereka, maka Aksi Jilid 2 akan digelar dalam waktu dekat. Aksi ini direncanakan akan berlangsung bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap nasib tenaga honorer.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika suara kami terus diabaikan, kami akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar,” tegas Faisol Mahardika.
Dengan ketidakpastian yang terus berlanjut, akankah pemerintah dan DPR RI akhirnya mendengar jeritan tenaga honorer? Atau akankah gelombang protes semakin membesar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.(A. Gandi)
