APH Diminta Awasi Tender Proyek di Unila

Prov. Lampung|KBNINews|Meruyaknya kabar mengenai dugaan terjadinya persekongkolan dalam penetapan pemenang tender proyek senilai Rp 200 miliaran di Universitas Lampung (Unila), mendapat perhatian serius dari Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH) Provinsi Lampung, Jupri Karim.

“Agar semua proses tender proyek sesuai aturan dan menepis segala isu tidak sedap yang diarahkan ke Rektor Unila, saya meminta dengan sungguh-sungguh agar aparat penegak hukum (APH) di Lampung, baik dari Polda maupun Kejati, untuk mengawasi seluruh proses dan realisasi pekerjaannya. Citra dan nama baik Unila harus sama-sama kita jaga,” kata Jupri Karim, Minggu (17/3/2024) siang, melalui telepon.

Aktivis antikorupsi ini mengaku sedih, malu bercampur pilu membàca di media adanya isu dugaan pengaturan proyek di Unila seiring menyebarnya foto pertemuan Rektor Prof. Lusmeilia Afriani dengan salah satu peserta lelang proyek, sebagaimana dikutip dari trabas.co.

“Sebagai salah satu alumni pascasarjana Unila, saya merasa sedih, malu bercampur pilu membaca adanya isu dugaan Rektor mengatur pemenang proyek. Semestinya, hal-hal yang bisa menimbulkan rumor negatif semacam ini dapat dihindari. Karena seiring kasus yang membawa Prof. Karomani dan beberapa petinggi Unila lainnya terlibat dalam kasus pidana korupsi, saat ini Unila tengah memperbaiki namanya yang cacat. Kehati-hatian pimpinan dan seluruh civitas akademik sangat diperlukan sekaligus memberi contoh teladan yang baik,” tuturnya lanjut.

Jupri Karim mengaku, ia meminta APH di Lampung untuk mengawasi semua proses tender dan realisasi proyek di Unila semata-mata demi menjaga marwah PTN terbesar di Lampung itu.

“Kalau masih ada yang ‘bermain’ dan melanggar ketentuan perundang-undangan, ya harus disikat. Karena hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih,” tegasnya lagi.

Sebagaimana dikutip dari trabas.co, Rektor Unila Lusmeilia Afriani ditengarai terlibat dalam pengaturan proyek senilai lebih dari Rp 200 miliar. Menyusul terungkapnya pertemuan dengan utusan peserta lelang dari PT. Nindya Karya (NK) sebelum proses tender dilaksanakan.

Sementara, panitia pembuat komitmen (PPK) Proyek RSPTN Unila menyebutkan, pemenang tender proyek itu ditentukan oleh Rektor Unila selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Unila senilai lebih dari Rp 200 miliar.

Jupri Karim menambahkan, karena Unila pernah memiliki “sejarah kelam”, maka wajar bila banyak pihak memberikan perhatian ekstra atas semua kegiatan di Kampus Gedongmeneng itu.

“Dan hal ini mestinya dijadikan kesempatan bagi semua pimpinan untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Bukan malah saling menyalahkan,” pungkasnya. (sugi)