Mesuji|KBNI–News|Pemkab Mesuji pada tahun 2023 telah menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 273.818.809.813,00, dengan realisasi mencapai Rp 259.619.861.704,20 atau 94,81%. Dari besaran anggaran dan realisasi itu, proporsi anggaran belanja barang dan jasa BOS sebanyak Rp 24.558.701.588,00, dengan realisasi Rp 23.962.222.300,00 atau 97,57% dari anggaran.
Dalam praktiknya, ratusan juta dana BOS justru menjadi bancakan pimpinan dan pihak terkait pada 34 SMPN yang ada di Kabupaten Mesuji. Merunut pada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemkab Mesuji Tahun 2023, Nomor: 38B/LHP/XVIII.BLP/05/2024, tertanggal 2 Mei 2024, permainan “patgulipat” untuk melipat uang rakyat itu dimulai dengan adanya kesepakatan para pimpinan SMP di Mesuji bahwa soal ujian yang mencakup ujian akhir semester ganjil, ujian akhir semester genap, latihan ujian sekolah, dan ujian sekolah, kesemuanya dicetak secara kolektif melalui forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS.
Polanya adalah: Soal ujian dibuat oleh forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) per-bidang studi untuk kemudian dikumpulkan forum MKKS dan dicetak ke percetakan oleh MKKS. Soal ujian dicetak berdasarkan satuan paket, yang terdiri dari 11-12 mata pelajaran, dimana satu paket soal ujian diperuntukkan bagi satu siswa.
Bagaimana fakta di lapangan? Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dana BOS oleh tim BPK terhadap 34 SMP di Kabupaten Mesuji diketemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan belanja cetak soal ujian oleh MKKS tersebut. Apa saja temuannya?
Untuk diketahui, pada tahun 2023 forum MKKS SMP Kabupaten Mesuji mengkoordinir pencetakan soal ujian secara kolektif bagi semua SMP Negeri maupun swasta. Kecuali untuk kelas pada sekolah tertentu yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka.
BPK menguraikan, berdasarkan konfirmasi data dengan Sekretaris MKKS dan percetakan, diketahui bahwa total jumlah soal ujian yang dicetak selama tahun 2023 sebanyak 17.815 paket. Dengan perincian: ujian akhir semester ganjil dicetak sebanyak 7.853 paket, ujian akhir semester genap sebanyak 4.992 paket, latihan ujian sekolah sebanyak 2.485 paket, dan ujian sekolah dicetak 2.485 paket.
Berdasarkan konfirmasi data ke sekolah dan wawancara dengan kepala sekolah, serta bendahara pengeluaran, diketahui adanya selisih antara jumlah paket soal yang dipesan ke MKKS dengan jumlah paket soal yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sebanyak 90 paket.
Adanya selisih 90 paket ini, menurut Sekretaris MKKS, disebabkan jumlah yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran menyesuaikan dengan jumlah siswa yang diinput dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS.
Pada sekolah mana saja yang terungkap adanya selisih pencetakan soal ujian sebanyak 90 paket tersebut?
1. SMPN 4 Mesuji. Jumlah soal dalam SPj ditulis sebanyak 1020 paket. Jumlah riil yang dicetak 995 paket. Maka terdapat selisih 25 paket.
2. SMP SATAP 2 Way Serdang. Jumlah soal dalam SPj sebanyak 192 paket. Riil yang dicetak 189 paket, sehingga terdapat selisih 3 paket.
3. SMPN 1 Mesuji. Jumlah soal yag dicetak dalam SPj 960 paket, faktanya yang dicetak 963 paket. Terjadi kelebihan cetak 3 paket.
4. SMPN 14 Mesuji. Jumlah soal dalam SPj ditulis 290 paket. Riil soal yang dicetak 285 paket. Terdapat kekurangan 5 paket.
5. SMPN 18 Mesuji. Jumlah soal yang dicetak dalam SPj sebanyak 402 paket. Riilnya 388 paket, sehingga terdapat selisih 14 paket.
6. SMPN 20 Mesuji. Jumlah soal sesuai SPj 210 paket. Riil yang dicetak 212 paket, ada kelebihan 2 paket.
7. SMPN 5 Mesuji. Jumlah soal dalam SPj tertulis 349 paket. Jumlah riil soal yang dicetak 315 paket, terdapat selisih kekurangan 34 paket.
8. SPN 6 Mesuji. Jumlah soal dalam SPj 316 paket, riilnya 314 paket. Ada selisih kurang 2 paket.
9. SMPN 7 Mesuji. Jumlah soal dalam SPj 532 paket, faktanya yang dicetak 499 paket saja. Terdapat selisih kekurangan 24 paket.
10. SMPN SATAP 1 Mesuji Timur. Jumlah soal dalam SPj 196 paket. Riil yang dicetak 217 paket, sehingga terjadi selisih kelebihan 21 paket.
11. SMPN SATAP 2 Simpang Pematang. Jumlah soal sesuai SPj 109 paket, riil yang dicetak 106 paket. Ada selisih kurang 3 paket.
12. SMPN SATAPN 3 Mesuji Timur. Jumlah soal sesuai SPj 151 paket, riilnya 145. Ada selisih kekurangan 5 paket.
Bukan hanya dalam realisasi pencetakan soal ujian saja yang “dimainkan”. Juga terdapat selisih antara biaya yang dipungut forum MKKS kepada kepala sekolah dengan biaya yang sesungguhnya di percetakan. Sebagaimana diketahui, forum MKKS membebankan biaya cetak sebesar Rp 25.000,00 untuk setiap paket per-siswa. Adapun soal ujian yang dicetak meliputi; ujian akhir semester (UAS) ganjil untuk kelas 7, 8, dan 9. Ujian akhir semester (UAS) genap untuk kelas 7 dan 8. Latihan soal ujian (LUS) untuk kelas 9, dan ujian sekolah (US) untuk kelas 9.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik percetakan –forum MKKS mencetak semua soal hanya pada satu percetakan-, diketahui bahwa harga cetak soal setiap paket per-siswa sebesar Rp 14.000,00. Bukan Rp 25.000,00.
Nominal Rp 14.000,00 tersebut adalah harga bersih diluar pajak, dimana pajak dibebankan kepada sekolah masing-masing. Namun, harga itu sudah termasuk biaya ongkos kirim ke salah satu sekolah yang ditunjuk di Kabupaten Mesuji sebagai tempat penyimpanan soal sebelum didistribusikan oleh sub rayon masing-masing.
Lalu selisih harga Rp 11.000,00 per-paket itu digunakan untuk apa? Sekretaris Forum MKKS Kabupaten Mesuji menjelaskan, selisih biaya cetak Rp 11.000,00 tersebut yang Rp 8.000,00 dikembalikan ke sekolah melalui kepala sekolah untuk keperluan membayar pajak cetak soal, biaya transportasi pengambilan soal, mencetak soal ujian yang tidak bisa dicetak melalui percetakan, dan antisipasi soal serta lembar jawab komputer (LJK) rusak.
Sedangkan selisih yang Rp 1.000,00 per-paket, masih sesuai penjelasan Sekretaris Forum MKKS Kabupaten Mesuji, dialokasikan untuk biaya transportasi koordinator sub rayon. Selisih sisanya sebesar Rp 2.000,00 per-paket digunakan untuk keperluan biaya rapat forum MGMP, dan rapat forum MKKS terkait pembuatan master soal.
Dari perhitungan yang dilakukan tim BPK RI Perwakilan Lampung didapat fakta telah terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp 138.894.715,61. Angka tersebut didapat dari total biaya cetak dalam SPj sebanyak Rp 348.900.000,00 dikurangi total biaya cetak riil Rp 193.956.000,00. (sugi)
