Pesawaran-KBNI-News
portal PAD milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang saat ini sedang dalam uji coba di jalan masuk menuju destinasi wisata pantai mutun membuat masyarakat setempat dan para pengunjung kebingungan.
Pasalnya, portal Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) milik dinas Pariwisata itu memungut biaya masuk dengan nominal Rp 3 ribu untuk setiap kendaraan jenis mobil yang melintas.
Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran juga ikut memungut biaya karcis bagi kendaraan dan anehnya lagi pungutan Dishub itu di lakukan ditempat yang sama.
Hal itu pun membuat para sopir, pengunjung, dan masyarakat bingung karena pungutan tersebut dilakukan oleh 2 pihak di pos yang sama dan tanpa sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung bahkan, sopir Bus sempat dipungut biaya karcis sebesar Rp 30 ribu, sedangkan nominal yang tertulis pada karcis milik dinas Perhubungan itu hanya Rp 4 ribu.
Dikonfirmasi via WhatsApp Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ‘Ketut’ menjelaskan, bahwa sebelum beroperasi portal PAD itu Dinas Pariwisata sudah ada koordinasi antara pihak yang berkepentingan diantaranya Polres, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Brigif, Lanal, Kepala Desa dan Camat yang artinya kegiatan ini sudah sesuai UU Pemda Pesawaran no 23 tahun 2014.ujar ketut (4/8/22)
Namun Hal berbeda diungkapkan Aprani’ anggota Satpol PP yang bertugas memberikan karcis milik dinas pariwisata itu, Aprani mengatakan antara satpol PP dan oknum Dinas Perhubungan yang juga memungut biaya karcis tidak ada koordinasi satu sama lain. bahkan, dirinya tidak mengetahui jika pegawai Dishub juga mengeluarkan karcis. ” Saya gak tau kalo orang Dishub mungut juga, yang jelas ada pegawai Dishub disini setiap hari sabtu dan minggu tapi saya gak tau tujuan nya apa datang ke pos ini”. Ujar Aprani (5/8/22)
Sementara menurut ‘DR’ salah satu masyarakat yang menggantungkan hidup di pantai mutun kian khawatir akan keberlangsungan mata pencaharian mereka yang kian hari makin sepi pengunjung akibat terlalu banyak pihak yang memungut biaya.
‘DR’ berharap kepada dinas terkait untuk segera memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan.ujarnya(red)
