Kasus Penganiayaan Alumni IPDN Harus Berujung Di Pengadilan

Provinsi Lampung| KBNINews|Bergerak cepatnya aparat Polresta Bandar Lampung dalam menelisik kasus penganiayaan terhadap alumni IPDN angkatan XXX oleh para seniornya di kantor BKD Lampung, Selasa (8/8/2023) malam lalu, mendapat apresiasi banyak pihak.

Apalagi telah memeriksa delapan orang saksi, termasuk Deni RZ, mantan Kabid Mutasi BKD Lampung, yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual atas aksi kekerasan menjurus premanisme tersebut. 

Namun, di saat aparat Polresta Bandar Lampung bekerja untuk menegakkan hukum, berkembang kabar bila “para senior” Deni RZ tengah bergerilya ke berbagai pihak agar perkara tindak pidana penganiayaan tersebut berakhir dengan perdamaian. Dengan demikian, alumni IPDN angkatan XVIII itu tidak harus merasakan hidup di balik terali besi dan berakhir karier ASN-nya.

Menurut praktisi hukum, Yulius Andesta, hukum pidana tidak mengenal perdamaian. 

“Besar, kecil atau sedang, yang namanya perbuatan atau delict pidana, ya harus dihukum. Dan apa yang dilakukan aparat Polresta saat ini adalah bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana. Kita semua patut mengapresiasi dan memberi dukungan kepada penyidik,” kata Yulius Andesta, Minggu (13/8/2023).

Di mata advokat senior ini, kasus penganiayaan yang terjadi di kantor BKD Lampung harus berujung di pengadilan.

“Apalagi dilakukan oleh ASN, yang semestinya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum. Konsekuensi sebagai aparatur negara tentu saja pertanggungjawabannya lebih berat, sebab memiliki kewenangan. Ditambah sebagai lulusan IPDN, sehingga sangat jelas bila perkara ini tidak bisa ditolerir,” lanjutnya.

Terkait dengan adanya upaya “para senior” untuk melepaskan Deni RZ dari jerat hukum melalui adanya   perdamaian dan restorative justice alias RJ, Yulius Andesta menegaskan, RJ bukan merupakan sebuah terobosan hukum atau pembaharuan hukum, juga bukan solusi dari penegakan hukum.

“Makanya menjadi aneh jika tindak pidana dapat dikompromikan atau perbuatan pidana dapat ditolerir menjadi satu kesepakatan damai atas kehendak para pihak, bukan kehendak hukum,” urainya.

Bagaimana bila terjadi perdamaian dalam kasus penganiayaan yang membuat salah satu korbannya, Ahmad Farhan, harus menjalani perawatan selama beberapa hari di RSUAM Tanjungkarangitu? “Kita harus mengetahui, bahwa kesalahan terbesar dalam penegakan hukum tindak pidana adalah adanya toleransi. Kalau pun nanti dalam perjalanan proses penegakan hukum yang dilakukan aparat Polresta saat ini muncul perdamaian, perkaranya ya wajib terus berjalan. Karena soal adanya perdamaian atau toleransi dan pertimbangan-pertimbangan merupakan kewenangan hakim pada tingkat pengadilan. Bukan pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,” terang Yulius Andesta.

Mengenai telah dicopotnya jabatan Deni RZ sebagai Kabid Mutasi di BKD Lampung, Yulius menegaskan, adanya sanksi administratif berupa hukuman tindakan disiplin, bukan merupakan hukuman pidana. Artinya, tidak masuk ranah pidana. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seiring dengan mencuatnya kabar mengenai kasus penganiayaan terhadap beberapa alumni IPDN angkatan XXX oleh para seniornya di kantor BKD Lampung ke publik, dan bergerak cepatnya aparat Polresta dalam menyelidiki perkara pidana ini, berkembang kabar santer di kalangan ASN lingkungan Pemprov Lampung, bila “para senior” Deni RZ tengah melakukan pendekatan kepada keluarga korban penganiayaan agar terjadi perdamaian dan pencabutan laporan ke polisi. 

Di tengah “para senior” bekerja serius untuk “menyelamatkan” Deni RZ, aparat Polresta pada hari Jum’at (11/8/2023) sore hingga malam, memeriksa mantan Kabid Mutasi BKD Lampung itu di ruang jatanras.

Diketahui, Deni RZ datang ke Mapolresta Bandar Lampung sekitar pukul 15.00 WIB dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada jam 19.50 WIB.

Sebuah sumber memastikan, pada pekan depan penyidik akan kembali memeriksa beberapa orang sebagai saksi. Diestimasikan pada pekan ketiga Agustus telah dilakukan gelar perkara dilanjutkan dengan menaikkan status ke penyidikan dan penetapan tersangka.

Kasus tindak pidana yang dikemas dalam bahasa “pembinaan” ini terungkap setelah keluarga Ahmad Farhan melapor ke pihak berwenang.  Dan paska mencuatnya perilaku bak premanisme tersebut ke publik, barulah jajaran pimpinan Pemprov Lampung, bergerak.

Atas perintah Gubernur Arinal Djunaidi, Inspektorat memeriksa Deni. Alumnus IPDN angkatan XVIII ini dengan gentlemant mengakui perbuatannya. Melakukan penganiayaan terhadap juniornya yang baru keluar dari Kampus Jatinangor dan akan magang di jajaran OPD Pemprov Lampung.

Beberapa sumber mengungkapkan, sikap gentlemant Deni karena oleh para “senior” ia memang diminta untuk memasang badan. Dengan tidak melibatkan alumni IPDN lain yang turut serta melakukan penganiayaan. Pun untuk “menyelamatkan” kursi Kepala BKD Lampung tetap di tempati Meiry Harika Sari, sebagai sesama alumni IPDN.

“Skenario besar sedang dimainkan di balik kasus ini. Deni yang memang komandani aksi kekerasan, diperintahkan untuk pasang badan demi nyelametin adik-adik angkatannya yang terlibat. Yang utama, ya ngamanin Meiry biar nggak dicopot dari jabatan Kepala BKD,” ujar salah satu sumber.

Ia menambahkan, skenario besar untuk menyelamatkan “gank” para ASN Pemprov Lampung jebolan pendidikan tinggi pemerintahan itu, juga mengarah pada upaya terselesaikannya kasus ini secara kekeluargaan.

“Ada tim kecil yang terdiri dari para senior dengan jabatan penting di pemprov, yang bertugas mendekati keluarga Farhan. Targetnya ada kesepakatan damai diikuti pencabutan laporan ke polisi,” sambung sumber tersebut. 

Tentu, masih kata sumber itu, bila keluarga Ahmad Farhan mau mencabut laporan, “para senior” akan menjanjikan prospek bagus untuk karier putera kesayangan Kepala Dinas PU Tubaba, Iwan Mursalin, tersebut. 

Tim kecil untuk menyelamatkan Deni yang telah pasang badan ini, bekerja secara sistematis. Dengan harapan, sebelum aparat Polresta Bandar Lampung gelar perkara, perdamaian dan pencabutan laporan telah terwujud. (sugi)