Pemkab Pesawaran Raih WTP 8 Kali

Pesawaran|KBNINews|Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Jum’at (3/5/2024) kemarin, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

Peraihan opini WTP ini mencatatkan nama Bupati Dendi Ramadhona sebagai kepala daerah di Bumi Andan Jejama yang berhasil meraih WTP 8 kali berturut sejak ia dilantik pada 2016 silam.

Hal itu menandakan bahwa kinerja Pemkab Pesawaran dibawah kepemimpinan Dendi bersama jajaran DPRD sudah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. 

“Ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta DPRD Kabupaten Pesawaran dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan  keuangan yang baik,” kata Bupati. 

Bupati Dendi mengatakan, WTP ke-8 kalinya ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud dedikasi kepada Bumi Andan Jejama. 

Menurutnya, WTP tersebut menjadi motivasi pemkab setempat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian ini juga menjadi momentum untuk bisa bekerja lebih baik dan berharap BPK RI Perwakilan Lampung terus bisa memberikan koreksi dan masukan,” katanya lagi. 

Ia mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah berkerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Meski meraih opini WTP, pihaknya menyadari masih adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Namun, ia bersama jajaran Pemkab Pesawaran terus berbenah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 

“Kami berharap bantuan dari DPRD untuk bisa menjalankan fungsi monitoring anggaran guna perbaikan kedepan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2023 dan implementasi atas rencana aksi yang dilaksanakan, dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat hal. 

Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. (sugi)