Pesawaran|KBNI–News|Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membuat kejutan di Lampung. Rabu (31/7/2024) pagi, Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat-nya, Rino Haruno, bersama tim, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pesawaran.
Ada apa? Ternyata dalam rangka observasi program percontohan Kabupaten dan Kota Anti-Korupsi. Acara resmi pun digelar di Aula Pemkab Pesawaran, dihadiri langsung oleh Bupati Dendi Ramadhona Kaligis.
Dendi mengatakan, Kabupaten Pesawaran memang telah diteropong dan diharapkan dapat mewakili Provinsi Lampung untuk menjadi Kabupaten Anti-Korupsi di tahun 2025.
Untuk menuju Kabupaten Anti-Korupsi itu, Bupati Dendi mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri menuju kabupaten yang lebih baik.
“Kita semua pasti menginginkan perkembangan anti-korupsi di Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Pesawaran. Jika ada sistem-sistem yang bocor, mari kita benahi. Sehingga kita layak menyandang predikat tersebut,” ujar Bupati Dendi di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (31/07/2024).
Menurutnya, jajaran Pemkab Pesawaran mampu untuk menuju ke level yang lebih tinggi.
“Mari sama-sama kita membuktikan kalau kabupaten kita ini adalah kabupaten yang baik, yang bebas dari korupsi,” imbuhnya.
Dendi mengapresiasi seluruh Tim KPK RI yang telah mendampingi Pesawaran mulai dari lolosnya klasifikasi Desa Anti-Korupsi dan berharap naik menjadi Kabupaten Anti-Korupsi.
Sementara, Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung, Hidayatika, menyampaikan, pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari lembaga anti-korupsi saja, namun peran aktif dari masyarakat.
“Bagaimana cara kita untuk membangun implementasi dalam mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi,” ucap Hidayatika.
Tujuan kegiatan ini, menurutnya, adalah terbangunnya budaya anti-korupsi dan berharap Pesawaran bebas dari korupsi.
Sementara Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno, mengatakan, berdasarkan usulan dari berbagai pihak sehingga Kabupaten Pesawaran ditunjuk untuk menjadi Kabupaten Percontohan Anti-Korupsi.
Selain itu, pihaknya juga telah menganalisa dalam beberapa tahun belakang, Pesawaran konsisten dalam mengimplementasikan indikatornya.
“Usulan dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan serta dari pemerhati Anti-Korupsi dan analisa kami, kabupaten Pesawaran kedepannya dapat menjadi kabupaten percontohan,” ujarnya.
Disampaikan, kehadirannya ke Kabupaten Pesawaran ini untuk mendapatkan indikator yang telah dikirimkan.
“Apakah Kabupaten Pesawaran masih tetap konsisten, karena yang menilai bukan hanya kami, tapi juga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Ombudsman, dan BPKP,” terangnya.
Menurutnya, jika Kabupaten Pesawaran menjadi kabupaten percontohan, maka pihaknya akan membina dalam permasalahan terkait pengadaan barang dan jasanya, serta benturan peraturan yang susah diimplementasikan. (sugi)
