Prov. Lampung|KBNI–News|Didepan puluhan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung, Pj Gubernur Samsudin mengakui bila kondisi keuangan pemprov saat ini memang tidak baik-baik saja. Karenanya, pendapatan asli daerah (PAD) harus ditingkatkan realisasinya terhadap target.
“Mohon maklum, kondisi keuangan memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi, kita harus berjuang untuk meningkatkan PAD dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7 sampai dengan Rp 8 triliun pada kepemimpinan gubernur yang baru,” kata Pj Gubernur Samsudin saat memberikan pengarahan pada rapat pimpinan perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, Jum’at (6/12/2024) siang, di Mahan Agung, Rumah Jabatan Gubernur Lampung, di Jln. Dr. Susilo, Bandar Lampung.
Ia juga mengingatkan perlunya percepatan penyelesaian pelaksanaan program tahun 2024, dan harus dilaksanakan serapi dan seteliti mungkin. Demikian juga dengan SPJ, harus semakin bagus kualitasnya dan maksimal.
“Walaupun ada uang, realisasi APBD biasanya diangka 90%. Karena ada mekanisme pembayaran (retensi) untuk pihak ketiga,” tutur Samsudin dan mengingatkan bahwa terakhir realisasi anggaran pada tanggal 20 Desember 2024.
Ditegaskan oleh Samsudin, pelaksanaan program tahun 2025 harus mendukung kebijakan pemerintah pusat, dan perubahan anggaran tahun 2025 akan dipercepat, yaitu pada triwulan I.
Secara khusus, Samsudin yang akan bertugas sebagai Pj Gubernur Lampung sampai 7 Februari 2025 ini menekankan kepada para pimpinan perangkat daerah bahwa selaku ASN harus netral siapapun pemimpinnya yang terpilih.
“Dan harus tetap bekerja secara profesional serta terus meningkatkan kinerja. Juga harus memperhatikan arahan Presiden Prabowo pada saat Hari Korpri, yaitu solidaritas, bekerjasama, profesional, dan berintegritas,” ujar Samsudin seraya menambahkan bahwa pelantikan gubernur-wagub terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025.
Pj Gubernur Samsudin juga meminta agar pimpinan perangkat daerah melakukan riset atas janji kampanye gubernur-wagub terpilih serta mengimplementasikannya dalam program kerja.
Penekanan Pj Gubernur Samsudin akan perlunya peningkatan PAD memang sangat wajar. Pasalnya, sampai saat ini target di tahun 2024 belum tercapai secara maksimal. Pun di tahun 2023 silam, dari yang ditargetkan Rp 4.808.699.109.383,17, hanya terealisasi Rp 3.766.194.060.633,03 atau 78,32% saja. Bahkan pada tahun 2022, PAD hanya berada diangka Rp 3.678.302.294.680,71.
Sebagai bahan pengingat, defisit keuangan riil Pemprov Lampung pada tahun anggaran 2023 lalu, cukup besar. Menurut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 40B/LHP/XVIII.BLP/05/2024, tertanggal 3 Mei 2024, nominalnya mencapai Rp 1.408.450.654.898,52.
Defisit keuangan riil tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp 859.740.458.920,28 bila dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 548.710.195.978,24. Hal yang patut dicatat adalah: kenaikan defisit keuangan riil Pemprov Lampung di akhir masa jabatan Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung saat itu mencapai 157%. (sugi)
