Prov Lampung,|KBNI–News|Ribuan rakyat Kabupaten Pesawaran dari berbagai elemen masyarakat Lancarkan aksi menuntut pengukuran ulang ribuan hektare lahan perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN 7 Wayberulu dan aksi masa tersebut menuju kantor gubernur Lampung dan menuju ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Kamis (15/6/2023).
Rakyat dari 19 desa di Kecamatan Gedongtataan tersebut menuntut ukur ulang karena dari ribuan hektare lahan dikuasai PTPN 7 Waybeluru berdasarkan Survey Tanahku Sentuh Tanahku hanya 242 hektare sementara jumlah keseluruhan 1.544,14 hektare.
Mereka berkumpul di Lapangan Korpri Gubernuran Lampung lalu long march sekitar 1 km ke Kantor BPN Lampung yang bersebelahan dengan Gedung DPRD Lampung, Jl. dr. Warsito No.5, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung.
Setelah orasi di depan kantor gubernur kemudian warga masyarakat berjalan kaki menuju kantor BPN Provinsi Lampung untuk menyampaika aspirasi mereka,setelah sampai di depan kantor BPN warga meminta untuk dapat masuk dan ingin bertemu langsung dengan kanwil BPN Provinsi Lampung,
Warga terus maju dan memaksa masuk untuk dapat bertemulangsung dengan pihak BPN,dan ribuan warga tersebut terus berteriak meminta pihak BPN mengukur ulang tanah PTPN 7 yang berada di wilayah kabupaten pesawaran,”Kami akan terpaksa masuk apa bila pihak BPN tidak mendengar suara rakyat,kami hanya menginginkan BPN mengukur ulang tanah HGU PTPN 7 tersebut,teriak warga,
Setelah beberapa lama kemudian dan situasipun mulai memanas, pihak BPN meminta perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam aksi damai tersebut untuk masuk dan mewakili mereka, lantas ada beberapa perwakilan aksi di persilahkan untuk masuk,sambil menunggu keputusan dari pihak BPN yang di wakili oleh beberapa kordinator aksi damai,warga yang berada di luar gedung BPN terus menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan damai,
Setelah beberapa lama kemudian warga pun di bacakan berita hasil dari Musyawarah yang di bacakan langsung oleh mapiah selaku salah satu kordinator aksi,
“,berita acara kesepakatan antara pihak kanwil BPN dan masyarakat kabupaten pesawaran,Pada hari ini kami perwakilan warga dan dari kanwil BPN Provinsi Lampung sepakat bahwa,pada hari ini kamis 15 Juni 2023 pihak kanwil BPN Provinsi Lampung akan memangil Pihak PTPN 7 untuk membalas tuntutan masyarakat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap HGU no 4 waybluru yang berada di wilayah kabupaten pesawaran,dengan di tanganani oleh perwakilan masyarakat diantaranya kepala desa waybluru, Saiful bin tanjung,Abdul Malik,marpiah, dst.terang marpiah.
Lebih lanjut,wargapun akan tetap menutup akses jalan PTPN 7 Hinga proses tuntutan mereka benar benar di di kabulkan.
Mereka sebelumnya pun sudah menggelar aksi ke PTPN 7 Waybeluru sejak bulan lalu. Namun, hingga kini, aksi-aksi mereka tak ditanggapi pihak perusahaan perkebunan BUMN dan para pemangku pemerintahan lainnya.
Mereka juga menuntut pengusutan dugaan hasil produksi yang tak disetorkan ke negara. “Diduga, bertahun-tahun pula tak bayar pajak dan CSR buat warga sekitarnya,” ungkap Safrudin.
Warga juga meminta dukungan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,Mereka berencana akan tetap menutup akses jalan menuju perkebunan sawit di Dusun Tanjungkemala, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan,namun gubernur pun tidak dapat menemui warga,dan menurut keterangan satpol PP yang berjaga,pak gubernur nya sedang tidak ada di tempat, ribuan wargapun pulang dengan rasa kecewa sebab gubernur yang ingin di mintai dukunganpun tidak ada,”Kami sebagai rakyat sangat kecewa hari ini,ingin bertemu langsung dengan gubernur namun pak gubernurnya tidak ada,teriakan warga dalam aksi.(Red)
