Pesawaran,|KBNI–News|Betapa nelongsonya nasib ratusan kepala desa berikut perangkatnya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jangankan berharap mendapat THR menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal hitungan hari, hasil kerja berbulan-bulan selama ini saja belum jelas kapan pemberian penghasilan tetap (siltap)-nya akan dibayarkan.
Bahkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, Yosarizal, terkesan buang badan ketika menyoal urusan belum terbayarkannya siltap ratusan kades dan perangkatnya tersebut.
“Usulan dari DPMPD menjadi syarat untuk kami mencairkan siltap. Contohnya, kalau ada yang belum menerima siltap, mungkin masih menunggu penyelesaian administrasi lebih dahulu di DPMPD,” kata Yosarizal, Senin (1/4/2024), sebagaimana dikutip dari handalonline.com.
Dari pernyataan tersebut, tampak Kepala BPKAD ingin menunjukkan bila kesalahan belum terbayarkannya siltap selama ini bukan pada pihaknya, melainkan di DPMPD.
Bila demikian, apa yang saat ini tengah dikerjakan BPKAD Pesawaran terkait siltap yang menjadi hak ratusan kades dan perangkat desa itu? “Terkait siltap, kami tengah menyelesaikan untuk pembayaran bulan November dan Desember 2023,” aku Yosarizal.
Bagaimana dengan pembayaran siltap bulan Januari, Februari, dan Maret 2024? Sayangnya, Kepala BPKAD Pesawaran itu tidak memberikan penjelasan.
Namun bila menilik dari pernyataan bahwa saat ini BPKAD tengah menyiapkan pembayaran siltap untuk dua bulan terakhir tahun 2023, dipastikan tiga bulan awal pada 2024 ini belum terpikirkan solusi pembayarannya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kondisi keuangan Pemkab Pesawaran memang buntu berat. Terbukti, siltap para kades dan perangkat desa, TPP hingga uang makan honorer Satpol PP, tidak mampu dibayarkan pada setiap bulannya. Bahkan menunggak berbulan-bulan.
Dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, beberapa pekan lalu Bupati Kabupaten Pesawaran, Dendi Ramadhona Kaligis, beserta jajaran pejabat setempat justru melawat ke Rusia. Mencoba menarik investor. Tentu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk ke negara Beruang Merah tersebut.
Tata kelola keuangan Pemkab Pesawaran yang kurang baik, sebenarnya sejak lama diketahui publik. Ironisnya, selalu aparatur pemerintahan yang “dikorbankan” demi mendahulukan kegiatan-kegiatan berkonotasi “gebyar.”
Dikutip dari radarlampung.bacakoran.co, setelah mencuatnya keluhan para aparatur desa kabupaten setempat yang penghasilan tetap (siltap)-nya belum dibayarkan, honorer Satpol PP pun menjerit.
Mengapa? Karena uang makan mereka belum pula dibayarkan.
Menurut penelusuran, pegawai honorer Satpol PP Pesawaran mengaku, uang makan mereka baru dibayarkan untuk satu bulan. Sama dengan perangkat desa yang siltap serta TPP PNS kabupan setempat yang sudah tiga bulan terakhir belum pula dibayarkan.
’’Dari Januari sampai Maret ini, kami baru menerima satu bulan uang makan,” kata salah satu Satpol PP.
Kepala Satpol PP Pesawaran, Effendi, membenarkan apa yang menjadi keluhan pasukannya.
Diakui, tunggakan uang makan bagi pegawai honorer Satpol PP Pesawaran nyata adanya. Menurut Effendi, yang sudah tersalurkan tahun ini baru satu bulan saja, yakni untuk Januari 2024.
Bagaimana pembayaran uang makan bulan Februari dan Maret? “Baru dalam tahap pengajuan ke BPKAD dan masih dalam proses,” ujarnya.
Berapa besaran uang makan yang dikeluarkan setiap bulannya? Kepala BPKAD, Yosarizal, mengaku tidak kurang dari Rp 262.000.000.
“Itu untuk 572 personil. Baik ASN maupun tenaga harian lepas (THLS), dan sudah dibayarkan,” kata dia tanpa menjelaskan uang makan bulan apa yang sudah dibayar. (sugi)
