SMKN 2 Bandar Lampung Sandera Ijazah Jika Tidak Bayar Uang Komite, Diduga Ada Setoran ke Dinas, Kadisdikbud Lampung Bungkam

Provinsi Lampung|KBNINews|Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 tahun 2020, semua regulasi tersebut jelas melarang pihak sekolah negeri mengkaitkan penggalangan dana dengan hasil kelulusan peserta didik (Ijazah).

Namun peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku di SMK Negeri 2 Kota Bandar Lampung. Bahkan SMK milik pemerintah itu memberlakukan peraturan yang dibuat sendiri dengan dalih ketentuan dari komite sekolah.

Berdasarkan laporan masyarakat kurang mampu (miskin) yang diterima DPW LSM InfoSos Indonesia Provinsi Lampung pada Rabu (23/08/2023) mengaku sudah beberapa kali meminta kebijakan pihak SMKN 2 Bandar Lampung untuk pengambilan ijazah merasa kecewa karena pihak sekolah tetap menahan ijazah jika tidak membayar uang komite.

“Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, saya langsung investigasi datang ke sekolah dimaksud. Ternyata benar ada peraturan yang sifatnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, meskipun persyaratan bagi siswa miskin sudah dipenuhi pihak sekolah tetap menahan ijazah” terang Ketua DPW InfoSos Lampung, Ichwan dalam rilisnya.

Dalam rekam video hasil investigasi, pihak juru bayar bendahara SMKN 2 Bandar Lampung bersikeras bahwa semua biaya tidak gratis, termasuk pencetakan foto dan penerbitan ijazah harus bayar. 

“Ini sudah ketentuan dari komite, siswa tidak mampu harus memenuhi syarat administrasi dan wawancara dengan orang tua siswa, itu pun sifatnya cuma keringanan, jadi tetap ijazah tidak bisa diberikan dan harus membayar tunggakan” tutur Ichwan menirukan keterangan juru bayar sekolah.

Ichwan menjelaskan bahwa dalam PP No.18 tentang perubahan PP No.48 pasal 52 huruf h dan Pergub Lampung No. 61 tahun 2020 Bab V, pasal 8 huruf g, jelas melarang pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik

untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/ atau

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

“Selanjutnya pada Permendikbud No. 75 tahun 2016, Pasal 12 huruf b disebutkan Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya” jelas Ichwan.

Saat hendak dikonfirmasi, Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, Drs. Moh. Edy Harjito tidak bisa ditemui dengan alasan sedang ada kesibukan. Sementara melalui telepon kontak WhatsApp dan pesan singkat status terkirim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar tidak menjawab.

Menyikapi hal tersebut, DPW LSM InfoSos Lampung meminta Gubernur Lampung segera menindak tegas aparatur di bawah naungan provinsi tersebut dan mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung dan Inspektorat memeriksa aliran dana komite yang sifatnya sumbangan sukarela tidak mengikat tetapi diberlakukan menjadi pungutan wajib.

“Alasan pihak sekolah semua biaya yang wajib dibayar siswa sudah tercatat dalam data yang diketahui komite dan dinas, tidak bisa dirubah. Patut diduga ada dana yang mengalir dalam bentuk setoran dengan cara membuat peraturan sendiri untuk melawan peraturan yang berlaku” tandas Ketua Ichwan.

Jika mengutip Permendikbud No. 75 Pasal 1 ayat (5)  ditegaskan bahwa sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Selanjutnya pada pasal 10 ayat (2), komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.(Tim)