Pesawaran-KBNI-News
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, ‘Mariyanto’ beri penjelasan terkait keluhan warga terhadap Kapal Motor Banawa Nusantara.
Sebelumnya, diberitakan KM Banawa Nusantara yang menyabet penghasilan para nakhoda kapal kecil dan yang parahnya lagi, nakhoda kapal tersebut merupakan Kepala Dusun (Kadus) setempat.
Namun, sampai saat ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk menyelesaikan keluhan para warga yang bergantung pada kapal motor.
Dalam Pesan WhatsApp ‘Mariyanto’ selaku UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Menjelaskan, bahwa Kapal Motor Banawa Nusantara sebenarnya mempunyai program melayani penyeberangan gratis untuk masyarakat yang tinggal di pulau Legundi, Pulau Siuncal dan sekitarnya dengan tujuan PPI (Pasar Pelelangan Ikan) Lempasing, dalam waktu 1 bulan sebanyak 2 kali pelayanan pulang pergi dan biaya operasional Kapal tersebut telah dianggarkan melalui APBD.ujarnya, Rabu (10/8/22).
Perihal pengangkutan penumpang dan wisatawan dirinya juga mengatakan, jika Kapal Motor (KM) Banawa Nusantara sedang tidak beroperasi melayani masyarakat maka kapal tersebut akan disandarkan di dermaga Pantai Putra Mutun.
Bahkan, Dinas Perhubungan membayar biaya sewa kepada pengelola Pantai Putra Mutun.
Tambahnya, KM Banawa Nusantara juga sebenarnya tidak dibenarkan untuk mencari penumpang di sekitar pantai Putra Mutun seperti yang dikeluhkan oleh warga.
Ia juga mengungkapkan, pengangkutan penumpang, KM Banawa Nusantara sebenarnya hanya memenuhi permintaan angkutan dari pihak Tegal Mas itupun jika penumpang atau wisatawan berjumlah diatas 20 orang.
Sebenarnya fungsi KM Banawa Nusantara juga mengantisipasi jika kekurangan daya angkut oleh kapal warga yang relatif kecil. Ujar UPTD tersebut
Namun hal berbeda terjadi dilapangan karena kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait sehingga menimbulkan prasangka dan opini masyarakat.
Sementara menurut para warga yang enggan disebutkan namanya, Harapan warga sebenarnya adalah bukan penjelasan belaka dari Dinas terkait namun masyarakat mengharapkan mengadakan musyawarah sehingga antar pihak dapat mengerti satu sama lain. Ujar para nakhoda kapal kecil disana
Sementara sampai saat berita ini diterbitkan belum ada Dinas terkait yang turun langsung ke lokasi untuk meluruskan permasalahan KM tersebut. (Red)
